Semua Berawal dari Video...Kasus Mesuji terkuak

Liputan6.com, Jakarta: Kasus Mesuji terkuak setelah kedatangan rombongan Lembaga Adat Megoupak ke Komisi Hukum DPR, 14 Desember silam. Siapa yang menyangka kehadiran mereka membawa sebuah kasus yang menjadi isu nasional dan membuat pemerintah layaknya kebakaran jenggot.

Ketika itu beberapa tokoh seperti mantan Asisten Teritorial Kepala Staf TNI Angkatan Darat Mayor Jenderal (Purn) Saurip Kadi dan artis lawas Pong Harjatmo ikut mendampingi korban. Saurip mengaku kehadirannya sebagai perwakilan dari keluarga. Kedatangan mereka ini membuat heboh dengan mengadukan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan anggota kepolisian terkait kasus sengketa tanah dengan perusahaan karet sekaligus perusahaan kelapa sawit, PT Silva Inhutani Lampung. Tak tanggung-tanggung, pembantaian ini disebut-sebut dilakukan terhadap 30 petani di Mesuji, Lampung, sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Mereka juga membawa barang bukti yang cukup mengagetkan, yakni video kekerasan yang dilakukan pam swakarsa, serta pembantaian yang dilakukan dengan keji. Sebanyak dua video merekam proses pemenggalan dua kepala pria. Sementara, seorang pria yang bersenjata api laras panjang dengan penutup kepala terlihat memegang kepala yang terpenggal. Menurut Saudi, perusahaan perkebunan sawitlah yang mengusir penduduk dengan membentuk pam swakarsa.

Warga memang "memendam" kasus ini selama berbulan-bulan karena alasan takut. Bagaimana tidak? Orang yang mengungkap kasus tersebut di daerah justru dipenjarakan polisi. Untuk itulah mereka mengadu ke Komisi III DPR agar mengusut kasus di Mesuji. Selain itu, mereka meminta agar orang yang mengadukan kasus pelanggaran HAM ini bisa dilindungi.

Pengaduan korban ke DPR kembali menyiratkan dugaan keterlibatan aparat kepolisian dalam pembantaian. Polri pun berjanji akan menyelidiki dugaan pembantaian tersebut dan mengusut asal muasal serta kebenaran video yang ditunjukkan di Komisi III DPR. Mereka juga akan mengirim tim ke Mesuji.

Setelah dipelajari, Kepala Polri Jenderal Pol Timur Pradopo mengatakan bahwa dalam kasus Mesuji ada dua kejadian di tempat yang berbeda, yang sama-sama bernama Mesuji. "Setelah lihat tayangan tadi, ada dua kejadian. Pertama di Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan, April 2011. Kemudian yang di Lampung, Kabupaten Mesuji 11 November 2011," tutur Kapolri dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu pekan ketiga Desember lalu.

Untuk kejadian di Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumsel, permasalahannya sengketa lahan tanaman sawit. Kasusnya melibatkan PT Sumber Wangi Alam (SWA) dengan warga di Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, Sumsel. Peristiwa itu terjadi 21 April 2011 dan menewaskan tujuh orang.

Dua dari warga dan lima dari karyawan PT SWA. Dalam proses hukumnya, enam orang dijadikan tersangka. Tewasnya dua warga tersebut memicu kemarahan warga Desa Sungai Sodong. Warga datang ke lokasi menggunakan empat truk, mobil bak terbuka, dan sepeda motor. Melihat kondisi ini, para karyawan PT SWA berusaha meninggalkan kamp. Namun beberapa pegawai telat untuk melarikan diri.

Sementara di Kabupaten Mesuji, Lampung, adalah masalah sengketa lahan dan ada masyarakat yang disandera oleh masyarakat juga. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Polri Komisaris Besar Polisi Boy Rafly Amar menjelaskan, di Kabupaten Mesuji, Lampung itu terjadi pada 11 November 2010. "Jadi peristiwa yang di Lampung di lahan PT Silva itu, terkait masalah sengketa perbedaan pemahaman dari warga dengan perusahaan terkait perizinan," ungkap Boy.

"Jadi yang di Lampung, setelah dilakukan penyelidikan ternyata warga tak punya izin tinggal. Jadi dilakukan penertiban. Sekitar tahun 2010 awal, sudah dilakukan langkah-langkah mediasi dengan Pemda Lampung dan ada upaya-upaya penyelesaian permasalahan," kata Boy Rafli Amar.

"Tapi pada akhirnya setelah beberapa kali rapat, dilakukan penertiban. Itu dilakukan November 2010. Jadi pada saat itu tim terpadu dari tim perlindungan hutan Lampung, yang di situ ada kepolisian, melakukan langkah-langkah penertiban. Yang menempati lahan-lahan perkebunan yang tidak punya izin," ungkap Boy.

Terkait kasus ini, Boy mengatakan tidak benar apabila pelaku pembunuhan adalah dari personel kepolisian. Sebaliknya, apabila polisi tidak diturunkan di lokasi kejadian, peristiwa yang lebih buruk lagi dapat timbul. Untuk itu, polisi akan mengecek kebenaran isi video tersebut.

Kasus antara PT Silva Inhutani dengan warga di register 45 di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, terjadi sejak 2009. PT Silva mendapatkan penambahan lahan Hak Guna Usaha (HGU). Penambahan HGU itu melebar hingga ke wilayah pemukiman warga sekitar. HGU ini menjadi sumber konflik karena warga yang sudah tinggal bertahun-tahun di wilayah permukiman diusir. Rumah-rumah warga dirobohkan.

Kasus ini akhirnya sampai ke telinga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan memerintahkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dan Kapolri untuk mengusutnya. Bahkan pemerintah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang diketuai Wakil Menteri Hukum dah HAM Denny Indrayana. Tim ini mempunyai target waktu 30 hari untuk menyelesaikan tugasnya. Namun kerja tim bisa diperpanjang.

Tim tersebut terdiri dari sembilan orang yang berasal dari berbagai unsur yakni Komisi Nasional HAM, kepolisian, Kantor Menko Polhukam, Pemerintah Provinsi Lampung dan Sumsel dan unsur perguruan tinggi. Anggota tim tersebut antara lain Ifdhal Kasim, Indriaswati Dyah Saptaningrum, Mas Ahmad Santosa, serta Ihsan Malik.

Meski menimbulkan polemik, lembaga formal negara langsung turun tangan untuk merespons persoalan di Mesuji. Mulai Komisi Hukum DPR RI, pemerintah, Komnas HAM. Mereka mengirimkan tim khususnya ke lapangan untuk melakukan investigasi.

Menko Polhukam Djoko Suyanto telah menyatakan bahwa penanganan kasus Mesuji akan dibagi dalam tiga langkah. Langkah pertama, dilakukan penelaahan dan pemisahan antara peristiwa yang terjadi di Mesuji Lampung dan Mesuji Sumatera Selatan, termasuk masing-masing bagaimana kejadiannya, latar belakang permasalahan dan korban serta pelakunya. Langkah yang kedua adalah proses hukum atas masing-masing kasus sesuai dengan kondisi yang ada. Sedangkan langkah ketiga adalah bagaimana penanganannya ke depan.

Tim Gabungan Pencari Fakta Mesuji bentukan pemerintah mengumpulkan sejumlah keterangan untuk mencapai kesimpulan. Awalnya, tim berencana langsung mengunjungi seorang korban bernama Muslim di Rumah Sakit Imanuel Bandar Lampung. Namun, karena kondisi Muslim belum memungkinkan untuk dimintai keterangan, TGPF akhirnya hanya bisa meminta keterangan medis dari tim dokter. Mereka juga bakal mengunjungi semua desa yang terlibat kasus Mesuji, baik di Lampung maupun di Sumsel.

Sebelumnya, Tim Mesuji Komisi III DPR juga bertolak ke Lampung dan Sumatra Selatan dan menemukan fakta telah terjadi pemenggalan kepala di Desa Sodong, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumsel. Soal pemenggalan kepala itu telah diakui pihak perusahaan dan Camat di Mesuji. Kasus tersebut sedang dalam proses hukum.

Bahkan, Komisi III DPR berencana membentuk panitia kerja (panja) untuk mengusut penyimpangan di sektor pertanahan, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Panja itu akan dibentuk menyusul kasus di Mesuji. Usulan pembentukan panja akan dibahas dalam rapat pleno di Komisi II pada 8 Januari 2012. Usulan itu muncul setelah tim dari Komisi III melakukan kunjungan ke Lampung.

Sejumlah pihak mengatakan, persoalan kekerasan yang terjadi selama berpuluh-puluh tahun di Mesuji berakar dari persoalan agraria yang berlarut-larut dan tidak terselesaikan. Dan menjadi semakin rumit setelah Menteri Kehutanan memberikan izin perluasan lahan kepada PT Silva Inhutani untuk mengelola lahan dari 33 ribu hektare menjadi 42 ribu hektare pada 1996.

Namun lagi-lagi, tak ada pihak yang mau disalahkan. Dalam kasus ini, Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan mengatakan mengenai Hak Guna Usaha (HGU) yang melebar ke permukiman warga itu adalah wewenang pemerintah provinsi dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Kasus ini terus bergulir. Bahkan video Mesuji yang pernah diputar di DPR menjadi kontroversi. CBN News menyebutkan, dalam video tersebut ada penggalan adegan yang diambil dari daerah Thailand bagian selatan. Penggalan adegan yang dimaksud terkait pemenggalan kepala yang justru terjadi di Pattani, Thailand selatan. Meski demikian, Polri belum dapat memastikan rencana pemeriksaan terhadap orang-orang yang mengetahui rekaman video termasuk pembuat video tersebut.

Sementara, Ketua TGPF Denny Indrayana memilih untuk tidak memberikan kesimpulan terlalu cepat tentang kecurigaan video itu. Ia mengatakan akan meminta pendapat ahli telematika.

Beberapa bagian dalam rekaman video menunjukkan bagaimana sengketa tanah di wilayah Mesuji antara warga desa dan pihak perusahaan perkebunan berujung pembunuhan sadis. Perihal video sadis itu anggota Komisi III DPR yang membidangi hukum Didi Irawadi menyesalkan hal itu.

Terlepas dari polemik kebenaran video itu, banyak saksi di lapangan yang mengungkapkan adanya pembunuhan sadis di wilayah Mesuji. Sementara, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai, persoalan merupakan kelemahan pemerintah mengatasi sengketa tanah.

"Kejadian yang ada saat ini justru menunjukkan bagaimana pemerintah lalai, pemerintah absen terhadap kepentingan warga," tutur Direktur Eksekutif Walhi Berry Nahdian Furqan.

Laporan Lembaga Adat Megoupak ke Komisi III DPR terkait konflik register 45 Mesuji tak hanya membuat pemerintah pusat bak kebakaran jenggot, Gubernur Lampung Sjachroedin ZP juga ikut-ikutan gerah. Bahkan, ia menyebut pelapor tersebut sebuah kelompok teroris yang membuat kondisi Lampung seolah tidak aman.

Orang nomor satu di Lampung ini khawatir hal tersebut berdampak terhadap mundurnya investor dari negara-negara asing yang akan berinvestasi. Pasalnya, mereka menganggap kondisi Lampung saat ini rawan rusuh. Karena itu, Sjachroedin meminta kepada pemerintah untuk segera mengusut tuntas kasus ini, khususnya pembuat video pembantaian petani di Mesuji.

Benar tidaknya isi video tersebut, lebih dari seribu orang pengungsi Mesuji tak peduli. Yang jelas hidup mereka kini berubah, karena berbulan-bulan hidup di tenda sederhana. Kediaman mereka hancur oleh sapuan buldoser, meninggalkan puing-puing kenangan dan ratap tangis.(MEL/dari berbagai sumber)

Continue Reading

Politik berkaitan dengan Hubungan Internasional

Dalam bentuk klasiknya hubungan internasional adalah hubungan antar negara, namun dalam perkembangan konsep ini bergeser untuk mencakup semua interaksi yang berlangsung lintas batas negara. Dalam bentuk klasiknya hubungan internasional diperankan hanya oleh para diplomat (dan mata-mata) selain tentara dalam medan peperangan. Sedangkan dalam konsep baru hubungan internasional, berbagai organisasi internasional, perusahaan, organisasi nirlaba, bahkan perorangan bisa menjadi aktor yang berperan penting dalam politik internasional.

Peran perusahaan multinasional seperti Monsanto dalam WTO (World Trade Organization/Organisasi Perdagangan Dunia) misalnya mungkin jauh lebih besar dari peran Republik Indonesia. Transparancy International laporan indeks persepsi korupsi-nya di Indonesia mempunyai pengaruh yang besar.

Persatuan Bangsa Bangsa atau PBB merupakan organisasi internasional terpenting, karena hampir seluruh negara di dunia menjadi anggotanya. Dalam periode perang dingin PBB harus mencerminkan realitas politik bipolar sehingga sering tidak bisa membuat keputusan efektif, setelah berakhirnya perang dingin dan realitas politik cenderung menjadi unipolar dengan Amerika Serikat sebagai kekuatan Hiper Power, PBB menjadi relatif lebih efektif untuk melegitimasi suatu tindakan internasional sebagai tindakan multilateral dan bukan tindakan unilateral atau sepihak. Upaya AS untuk mendapatkan dukungan atas inisiatifnya menyerbu Irak dengan melibatkan PBB, merupakan bukti diperlukannya legitimasi multilateralisme yang dilakukan lewat PBB.

Untuk mengatasi berbagai konflik bersenjata yang kerap meletus dengan cepat di berbagai belahan dunia misalnya, saat ini sudah ada usulan untuk membuat pasukan perdamaian dunia (peace keeping force) yang bersifat tetap dan berada di bawah komando PBB. Hal ini diharapkan bisa mempercepat reaksi PBB dalam mengatasi berbagai konflik bersenjata. Saat misalnya PBB telah memiliki semacam polisi tetap yang setiap saat bisa dikerahkan oleh Sekertaris Jendral PBB untuk beroperasi di daerah operasi PBB. Polisi PBB ini yang menjadi Civpol (Civilian Police/polisi sipil) pertama saat Timor Timur lepas dari Republik Indonesia.

Hubungan internasional telah bergeser jauh dari dunia eksklusif para diplomat dengan segala protokol dan keteraturannya, ke arah kerumitan dengan kemungkinan setiap orang bisa menjadi aktor dan memengaruhi jalannya politik baik di tingkat global maupun lokal. Pada sisi lain juga terlihat kemungkinan munculnya pemerintahan dunia dalam bentuk PBB, yang mengarahkan pada keteraturan suatu negara (konfederasi?).

Continue Reading

Lembaga politik Secara awam berarti suatu organisasi

Secara awam berarti suatu organisasi, tetapi lembaga bisa juga merupakan suatu kebiasaan atau perilaku yang terpola. Perkawinan adalah lembaga sosial, baik yang diakui oleh negara lewat KUA atau Catatan Sipil di Indonesia maupun yang diakui oleh masyarakat saja tanpa pengakuan negara. Dalam konteks ini suatu organisasi juga adalah suatu perilaku yang terpola dengan memberikan jabatan pada orang-orang tertentu untuk menjalankan fungsi tertentu demi pencapaian tujuan bersama, organisasi bisa formal maupun informal. Lembaga politik adalah perilaku politik yang terpola dalam bidang politik.

Pemilihan pejabat, yakni proses penentuan siapa yang akan menduduki jabatan tertentu dan kemudian menjalankan fungsi tertentu (sering sebagai pemimpin dalam suatu bidang/masyarakat tertentu) adalah lembaga demokrasi. Bukan lembaga pemilihan umumnya (atau sekarang KPU-nya) melainkan seluruh perilaku yang terpola dalam kita mencari dan menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin ataupun wakil kita untuk duduk di parlemen.

Persoalan utama dalam negara yang tengah melalui proses transisi menuju demokrasi seperti indonesia saat ini adalah pelembagaan demokrasi. Yaitu bagaimana menjadikan perilaku pengambilan keputusan untuk dan atas nama orang banyak bisa berjalan sesuai dengan norma-norma demokrasi, umumnya yang harus diatasi adalah merobah lembaga feodalistik (perilaku yang terpola secara feodal, bahwa ada kedudukan pasti bagi orang-orang berdasarkan kelahiran atau profesi sebagai bangsawan politik dan yang lain sebagai rakyat biasa) menjadi lembaga yang terbuka dan mencerminkan keinginan orang banyak untuk mendapatkan kesejahteraan.

Untuk melembagakan demokrasi diperlukan hukum dan perundang-undangan dan perangkat struktural yang akan terus mendorong terpolanya perilaku demokratis sampai bisa menjadi pandangan hidup. Karena diyakini bahwa dengan demikian kesejahteraan yang sesungguhnya baru bisa dicapai, saat tiap individu terlindungi hak-haknya bahkan dibantu oleh negara untuk bisa teraktualisasikan, saat tiap individu berhubungan dengan individu lain sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku.

Continue Reading

Politik berasal dari bahasa Belanda politiek dan bahasa Inggris politics

Politik berasal dari bahasa Belanda politiek dan bahasa Inggris politics, yang masing-masing bersumber dari bahasa Yunani τα πολιτικά (politika - yang berhubungan dengan negara) dengan akar katanya πολίτης (polites - warga negara) dan πόλις (polis - negara kota).

Secara etimologi kata "politik" masih berhubungan dengan polisi, kebijakan. Kata "politis" berarti hal-hal yang berhubungan dengan politik. Kata "politisi" berarti orang-orang yang menekuni hal politi

Teori politik

Teori politik merupakan kajian mengenai konsep penentuan tujuan politik, bagaimana mencapai tujuan tersebut serta segala konsekuensinya. Bahasan dalam Teori Politik antara lain adalah filsafat politik, konsep tentang sistem politik, negara, masyarakat, kedaulatan, kekuasaan, legitimasi, lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, perbandingan politik, dsb.

Terdapat banyak sekali sistem politik yang dikembangkan oleh negara negara di dunia antara lain: anarkisme,autoritarian, demokrasi, diktatorisme, fasisme, federalisme, feminisme, fundamentalisme keagamaan, globalisme, imperialisme, kapitalisme, komunisme, liberalisme, libertarianisme, marxisme, meritokrasi, monarki, nasionalisme, rasisme, sosialisme, theokrasi, totaliterisme, oligarki dsb.

Continue Reading

Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan

Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik.

Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional.

Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain

• politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles)
• politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara
• politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat
• politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Dalam konteks memahami politik perlu dipahami beberapa kunci, antara lain: kekuasaan politik, legitimasi, sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik, proses politik, dan juga tidak kalah pentingnya untuk mengetahui seluk beluk tentang partai politik.

Continue Reading

Harta Rakyat Nusantara Sirna oleh rekomendasi g20

“Considering this statement, which was written and signed in Novemver, 21th 1963 while the new certificate was valid in 1965 all the ownership, then the following total volumes were just obtained.”

Itulah sepenggal kalimat yang menjadi berkah sekaligus kutukan bagi bangsa Indonesia hingga kini. Kalimat itu menjadi kalimat penting dalam perjanjian antara Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy dengan Soekarno pada 1963.

Soekarno dan John F. Kennedy

Banyak pengamat Amerika melihat perjanjian yang kini dikenal dengan nama “The Green Hilton Agreement” itu sebagai sebuah kesalahan bangsa Amerika. Tetapi bagi Indonesia, itulah sebuah kemenangan besar yang diperjuangkan Bung Karno. Sebab volume batangan emas tertera dalam lembaran perjanjian itu terdiri dari 17 paket sebanyak 57.150 ton lebih emas murni.

Bahasa lain yang sering dikemukakan Bung Karno kepada rekan terdekatnya, bahwa ia ingin harta nenek moyang yang telah dirampas oleh imprealisme dan kolonialisme dulu bisa kembali. Tetapi perjanjian yang diteken itu, hanya sebatas pengakuan dan mengabaikan pengembaliannya. Sebab Negeri Paman Sam itu mengambilnya sebagai harta pampasan perang dunia I dan II. Konon cerita, harta itu dibawa ke Belanda dari Indonesia, kemudian Belanda kalah perang dengan Jerman, maka Jerman memboyong harta itu ke negaranya. Lalu dalam perang dunia kedua, Jerman kalah dengan Amerika, maka Amerika membawa semua harta itu ke negaranya hingga kini.

Perjanjian itu berkop surat Burung Garuda bertinta emas di bagian atasnya yang kemudian menjadi pertanyaan besar pengamat Amerika. Yang ikut serta menekan dalam perjanjian itu tertera John F. Kennedy selaku Presiden Amerika Serikat dan William Vouker yang berstempel “The President of The United State of America” dan dibagian bawahnya tertera tandatangan Soerkarno dan Soewarno berstempel “Switzerland of Suisse.” Yang menjadi pertanyaan kita bersama adalah, mengapa Soekarno tidak menggunakan stempel RI. Pertanyaan itu sempat terjawab, bahwa beliau khawatir harta itu akan dicairkan oleh pemimpin Indonesia yang korup, kelak.

Perjanjian yang oleh dunia moneter dipandang sebagai pondasi kolateral ekonomi dunia hingga kini, menjadi perdebatan panjang yang tak kunjung selesai pada kedua negara, Indonesia dan Amerika. Banyak para tetua dan kini juga anak muda Indonesia dengan bangganya menceritakan bahwa Amerika kaya karena dijamin harta rakyat Indonesia. Bahkan ada yang mengatakan, Amerika berhutang banyak pada rakyat Indonesia, karena harta itu bukan punya pemerintah dan bukan punya negara Indonesia, melainkan harta rakyat Indonesia. Tetapi, bagi bangsa Amerika, perjanjian kolateral ini dipandang sebagai sebuah kesalahan besar sejarah Amerika.

The Green Hilton Agreement 1963.

Barangkali ini pulalah penyebab, mengapa Bung Karno kemudian dihabisi karir politiknya oleh Amerika sebelum berlakunya masa jatuh tempo The Green Hiltom Agreement. Ini berkaitan erat dengan kegiatan utama Soeharto ketika menjadi Presiden RI ke-2. Dengan dalih sebagai dalang PKI, banyak orang terdekat Bung Karno dipenjarakan tanpa pengadilan seperti Soebandrio dan lainnya. Menurut tutur mereka kepada pers, ia dipaksa untuk menceritakan bagaimana ceritanya Bung Karno menyimpan harta nenek moyang di luar negeri. Yang terlacak kemudian hanya “Dana Revolusi” yang nilainya tidak seberapa. Tetapi kekayaan yang menjadi dasar perjanjian The Green Hilton Agreement ini hampir tidak terlacak oleh Soeharto, karena kedua peneken perjanjian sudah tiada.

 

Kendati perjanjian itu mengabaikan pengembaliannya, namun Bung Karno mendapatkan pengakuan bahwa status koloteral tersebut bersifat sewa (leasing). Biaya yang ditetapkan Bung Karno dalam perjanjian sebesar 2,5% setahun bagi siapa atau bagi negara mana saja yang menggunakannya. Dana pembayaran sewa kolateral ini dibayarkan pada sebuah account khusus atas nama The Heritage Foundation yang pencairannya hanya boleh dilakukan oleh Bung Karno sendiri atas restu yang dimuliakan Sri Paus Vatikan. Namun karena Bung Karno “sudah tiada” (wallahuallam), maka yang ditunggu adalah orang yang diberi kewenangan olehnya. Namun sayangnya, ia hanya pernah memberikan kewenangan pada satu orang saja di dunia dengan ciri-ciri tertentu. Dan inilah yang oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, bahwa yang dimaksudkan adalah Satria Piningit yang kemudian disakralkan, utamanya oleh masyarakat Jawa. Tetapi kebenaran akan hal ini masih perlu penelitian lebih jauh.

 

April 2009, dana yang tertampung dalam The Heritage Foundation sudah tidak terhitung nilainya. Jika biaya sewa 2.5% ditetapkan dari total jumlah batangan emasnya 57.150 ton, maka selama 34 tahun hasil biaya sewanya saja sudah setera 48.577 ton emas. Artinya kekayaan itu sudah menjadi dua kali libat lebih, dalam kurun kurang dari setengah abad atau setara dengan USD 3,2 Trilyun atau Rp 31.718 Trilyun, jika harga 1 gram emas Rp 300 ribu. Hasil lacakan terakhir, dana yang tertampung dalam rekening khusus itu jauh lebih besar dari itu. Sebab rekening khusus itu tidak dapat tersentuh oleh otoritas keuangan dunia manapun, termasuk pajak. Karenanya banyak orang-orang kaya dunia menitipkan kekayaannya pada account khusus ini. Tercatat mereka seperti Donald Trump, pengusaha sukses properti Amerika, Raja Maroko, Raja Yordania, Turki, termasuk beberapa pengusaha besar dunia lainnya seperti Adnan Kassogi dan Goerge Soros. Bahkan Soros hampir menghabiskan setengah dari kekayaannya untuk mencairkan rekening khusus ini sebelumnya.

Pihak Turki malah pernah meloby beberapa orang Indonesia untuk dapat membantu mencairkan dana mereka di pada account ini, tetapi tidak berhasil. Para pengusaha kaya dari organisasi Yahudi malah pernah berkeliling Jawa jelang akhir 2008 lalu, untuk mencari siapa yang diberi mandat oleh Bung Karno terhadap account khusus itu. Para tetua ini diberi batas waktu oleh rekan-rekan mereka untuk mencairkan uang tersebut paling lambat Desember 2008. Namun tidak berhasil.

Usaha pencairan rekening khusus ini bukan kali ini saja, tahun 1998 menurut investigasi yang dilakukan, pernah dicoba juga tidak berhasil. Argumentasi yang diajukan tidak cukup kuat. Dan kini puluh orang dan ratusan orang dalam dan luar negeri mengaku sebagai pihak yang mendapat mandat tersebut. Ada yang usia muda dan ada yang tua. Hebatnya lagi, cerita mereka sama. Bahwa mereka mengaku penguasa aset rakyat Indonesia, dan selalu bercerita kepada lawan bicaranya bahwa dunia ini kecil dan dapat mereka atur dengan kekayaan yang ia terima. Ada yang mengaku anak Soekarno. lebih parah lagi, ada yang mengaku Soekarno sunggguhan tetapi kini telah berubah menjadi muda. Wow.

Padahal, hasil penelusuran penulis. Bung Karno tidak pernah memberikan mandat kepada siapapun. Dan setelah tahun 1965, Bung Karno ternyata tidak pernah menerbitkan dokumen-dokumen atas nama sipulan pun. Sebab setelah 1963 itu, owner harta rakyat Indonesia menjadi tunggal, ialah Bung Karno itu sendiri. Namun sayang, CUSIP Number (nomor register World Bank) atas kolateral ini bocor. Nah, CUSIP inilah yang kemudian dimanfaatkan kalangan banker papan atas dunia untuk menerbitkan surat-surat berharga atas nama orang Indonesia. Pokoknya siapapun, asal orang Indonesia berpassport Indonesia dapat dibuatkan surat berharga dari UBS, HSBC dan bank besar dunia lainnya. Biasanya terdiri dari 12 lembar, diantaranya ada yang berbentuk Proof of Fund, SBLC, Bank Guransi, dan lainnya. Nilainya pun pantastis. rata-rata diatas USD 500 juta. Bahkan ada yang bernilai USD 100 milyar.

Ketika dokumen tersebut dicek, maka kebiasaan kalangan perbankkan akan mengecek CUSIP Number. Jika memang berbunyi, maka dokumen tersebut dapat menjalani proses lebih lanjut. Biasanya kalangan perbankkan akan memberikan bank Officer khusus bagi surat berharga berformat ini dengan cara memasan Window Time untuk sekedar berbicara sesama bank officer jika dokumen tersebut akan ditransaksikan. Biasanya dokumen jenis ini hanya bisa dijaminkan atau lazim dibuatkan rooling program atau privcate placement yang bertempo waktu transaksi hingga 10 bulan dengan high yeild berkisar antara 100 s/d 600 % setahun. Uangnya hanya bisa dicairkan untuk proyek kemanusiaan. Makanya, ketika terjadi musibah tsunami di Aceh dan gempa besar lainnya di Indonesia, maka jenis dokumen ini beterbangan sejagat raya bank. Tapi anehnya, setiap orang Indonesia yang merasa nama tercantum dalam dokumen itu, masih miskin saja hingga kini. Mengapa? Karena memang hanya permainan banker kelas kakap untuk mengakali bagaimana caranya mencairkan aset yang terdapat dalam rekening khusus itu.

Melihat kasus ini, tak heran bila banyak pejabat Indonesia termasuk media massa Indonesia menyebut “orang gila” apabila ada seseorang yang mengaku punya harta banyak, milyaran dollar Amerika Serikat. Dan itulah pula berita yang banya menghiasi media massa. Ketidakpercayaan ini satu sisi menguntungkan bagi keberadaan harta yang ada pada account khusus ini, sisi lain akan membawa bahaya seperti yang sekarang terjadi. Yakni, tidak ada pembelaan rakyat, negara dan pemerintah Indonesia ketika harta ini benar-benar ada.

Kasih sedih itu terjadi. Presiden SBY ikut serta dalam pertemuan G20 April silam. Karena Presiden SBY tidak pernah percaya, atau mungkin ada hal lain yang kita belum tau, maka SBY ikut serta menandatangani rekomendasi G20. Padahal tekenan SBY dalam sebuah memorandum G20 di London itu telah diperalat oleh otoritas keuangan dunia untuk menghapuskan status harta dan kekayaan rakyat Indonesia yang diperjuangkan Bung Karno melalui kecanggihan diplomatik. Mengapa, karena isi memorandum itu adalah seakan memberikan otoritas kepada lembaga keuangan dunia seperti IMF dan World Bank untuk mencari sumber pendanaan baru bagi mengatasi keuangan global yang paling terparah dalam sejarah ummat manusia.

Atas dasar rekomendasi G20 itu, segera saja IMF dan World Bank mendesak Swiss untuk membuka 52.000 rekening di UBS yang oleh mereka disebut aset-aset bermasalah. Bahkan lembaga otoritas keuangan dunia sepakat mendesak Vatikan untuk memberikan restu bagi pencairan aset yang ada dalam The Heritage Foundation demi menyelamatkan ummat manusia. Memang, menurut sebuah sumber terpercaya, ada pertanyaan kecil dari Vatikan, apakah Indonesia juga telah menyetujui? Tentu saja, tandatangan SBY diperlihat dalam pertemuan itu. Berarti sirnalah sudah harta rakyat dan bangsa Indonesia. Barangkali inilah “dosa SBY” dan dosa kita semua yang paling besar dalam sejarah bangsa Indonesia. Sebab, bila SBY dan kita sepakat untuk paham akan hal ini, setidaknya ada geliat diplomatik tingkat tinggi untuk mencairkan aset sebesar itu. Lantas ada pertanyan; Sebodoh itukah kita?

Continue Reading

Peran Facebook pada proses politik Amerika Serikat

Peran Facebook pada proses politik Amerika Serikat muncul pada Januari 2008 sesaat sebelum Pendahuluan New Hampshire, ketika Facebook bersama ABC dan Saint Anselm College bekerjasama untuk mengizinkan pengguna memberi umpan balik langsung mengenai debat antara Partai Repbulik dan Demokrat tanggal 5 Januari.Charles Gibson menjadi moderator debat yang diadakan di Dana Center for the Humanities di Saint Anselm College. Pengguna Facebook turut berpartisipasi dalam grup debat yang diatur berdasarkan topik tertentu, mendaftar untuk memilih, dan mengirim pertanyaan.

Lebih dari 1.000.000 orang menginstal aplikasi 'US politics' di Facebook agar dapat berpartisipasi, dan aplikasi ini mengukur respon pengguna terhadap komentar tertentu yang dilontarkan oleh kandidat debat.Debat ini menunjukkan kepada komunitas masyarakat tentang apa yang telah dialami remaja saat ini: Facebook adalah cara baru yang sangat populer dan kuat untuk berinteraksi dan menyuarakan pendapat. Artikel yang ditulis Michelle Sullivan di Uwire.com mengilustrasikan bagaimana "efek facebook" telah memengaruhi tingkat suara remaja, mendukung kandidat politik muda, dan keterlibatan umum populasi remaja pada pemilu 2008.

Pada Februari 2008, sebuah grup Facebook bernama "One Million Voices Against FARC" mengadakan acara yang dihadiri ratusan ribu penduduk Kolombia yang memrotes Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia, dikenal sebagai FARC (dari kepanjangannya yang berbahasa Spanyol).[145] Bulan Agustus 2010, salah satu situs pemerintah resmi Korea Utara, Uriminzokkiri, bergabung dengan Facebook.

Tahun 2010, seorang direktur kesehatan masyarakat Inggris yang memimpin staf untuk meneliti sifilis, mempertautkan dan menyalahkan kenaikan kasus sipilis di sejumlah wilayah Britania kepada Facebook. Laporan penelitian ini dikecam oleh Facebook karena "mengabaikan perbedaan antara korelasi dan kausalitas.

Continue Reading